Kominfo Banjar Galakkan Aksi Bersih dan Sehat

Martapura, infoPublik – Menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan tak melulu didominasi mereka yang intens di bidang kebersihan saja. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar pun tak mau ketinggalan dalam hal menjaga lingkungan. Setiap Jum’at para karyawan di dinas yang dikomandani HM Farid Soufian ini melakukan aksi besih-besih serta olah raga di kawasan kantor dan seputaran Kota Martapura.

Seperti yang dilakukan Jumat (7/4) lalu, para karyawan Dinas Kominfostandi Kabupaten Banjar juga melakukan aksi bersih-bersih di lingkungan kantor mereka di Jalan Ahmad Yani Martapura. Tak hanya karyawan, para kepala bidang bahkan kepala dinas pun turut ambil bagian pada aksi tersebut.

“Mulai hari ini setiap  Jumat kita melakukan aksi bersih-bersih sambil olahraga, kita nantinya akan melakukan aksi menyusuri jalan-jalan di seputar Kota Martapura sambil memungut sampah yang ditemui di jalan,” ujar Farid Soufian,” sambil memasukkan rumput ke bak sampah.

Menurut beliau, aksi tersebut tak hanya berdampak pada peningkatan kesehatan badan para karyawan, namun juga secara tidak langsung akan turut menjaga kebersihan di Kota Martapura. “Seluruh karyawan mesti ikut serta dan setiap Jumat kita akan melalui jalur yang berbeda-beda. Sehingga selain sehat nanti pasti akan tumbuh rasa kebersamaan di antara karyawan Kominfostandi,” terang farid.

Aksi bersih-bersih kemarin dimulai dengan apel pengarahan oleh Kepala Dinas Kominfostandi Kabupaten Banjar HM Farid Soufian tentang aksi bersih-bersih sambil olahraga. Selanjutnya para karyawan menyebar ke setiap sudut lingkungan kantor untuk melakukan aksi bersih-bersih dan pengecatan.

Sebagaimana diketahui, Dinas Kominfostandi Kabupaten Banjar merupakan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang baru dibentuk pada awal Januari Tahun 2017 ini. Dinas tersebut dibagi dalam tiga bidang yakni, Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik, Bidang E-Goverment dan Bidang Statistik dan Persandian. (MC-Kab.Banjar/dani)

Ihwan Bangga Pada Petugas Medis

Martapura, infoPublik – Gelaran Haul ke-12 Ulama Kharismatik Kota Martapura Kabupaten Banjar, KH Muhammad Zaini bin Abdul Ghani pada Minggu (2/4) terlaksana dengan lancar. Salah satunya adalah berkat partisipasi para petugas medis yang bekerja pelayani para jamaah dengan tanpa pamrih.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bannjar, Ikhwansyah, M.Kes menyatakan apresiasi dan rasa bangganya terhadap para petugas medis yang bekerja dengan baik sehingga sangat membantu dalam pelaksanaan haul ulama yang akrab disapa Abah Guru Sekumpul ini.

“Saya ucapkan terimakasih kepada semua petugas kesehatan baik tim PMK, rekan-rekan puskesmas, RS Ratu Zalecha, Pelita Insani, Aviciena, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, RSUD Ulin Banjarmasin, RS Samarinda dan Pemerintah Kota Banjarbaru yang telah berpartisipasi dan bekerja keras, ikhlas dan tulus mulai dari persiapan sampai pelaksanaan kegiatan haul,” ujar Ikhwansyah, kemarin.

Kepada para jamaah, Ikhwansyah menyatakan permohonan maafnya jika dalam pelayanan, ada kekurangan. “Insya Allah kita akan lakukan evaluasi sehingga bisa bekerja lebih maksimal pada tahun akan datang,” janjinya.

Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar menurunkan 500 -an petugas medis serta membuka puluhan posko kesehatan guna menunjang pelaksanaan haul Abah Guru Sekumpul. Pelayanan yang diberikan mulai dari pemeriksaan sampel makanan, pogging, pengobatan jamaah hingga melakukan rujukan jamaah ke rumah sakit.

Ditambahkan Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Bapak Dedi Kurniadi, SKM,MM, bahwa upaya peningkatan pelayanan bagi jamaah haul terus dilakukan setiap tahun. “Alhamdulillah pelaksanaan Haul Abah Guru Sekumpul tahun ini berjalan lancar, penuh suasana hidmat dan antusias yang luar biasa dari para jamaah. selama kegiatan. Alhamdulillah tidak ada insiden berarti, semua terlayani dengan baik berkat koordinasi , komunikasi dan kerjasama yang baik semua kepanitiaan yang telah bahu membahu melayani jamaah. semua masyarakat penuh kekeluargaan dan penuh kegotong-royongan,” pungkas Dedi. MC-Kab.Banjar/armuni/dani)

RDF Ciptakan Kolaborasi Pengembangan Ekosistem TIK

Kominfo – International Telecommunication Union (ITU) menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Menurut Direktur Biro Pengembangan Telekomunikasi (BDT) ITU Brahima Sanou, Regional Development Forum adalah salah satu cara yang tepat agar terciptanya dialog inklusif antara seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem TIK.

“Para pembuat kebijakan, regulator, sektor privat, dan seluruh stakeholders ekosistem TIK butuh adanya dialog yang inklusif dan kolaboratif untuk mencapai pengembangan di bidang sosial-ekonomi. RDF ini adalah forum yang tepat,” papar Sanou pada Regional Development Forum di Bali, Senin (20/01/2017).

Lebih lanjut Sanou memaparkan bahwa ITU telah melaksanakan berbagai pertemuan untuk meningkatkan kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan ekosistem TIK, di antaranya penggunaan teknologi perangkat bergerak untuk pencegahan dan pengobatan penyakit tidak menular (non-communicable disease NCDs), peningkatan inovasi demi penyetaraan dan peningkatan kualitas pendidikan, serta adopsi pendekatan strategis untuk memaksimalkan penggunaan TIK di bidang agrikultur.

Senada dengan ITU, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Farida Dwi Cahyarini juga memandang pentingnya pertemuan bagi para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk saling berbagi pengalaman dan potensi di bidang TIK dari negaranya masing-masing.

“Saya berharap forum ini dapat memberi kesempatan bagi para delegasi untuk saling berbagi pengalaman, inisiatif, serta potensi di bidang TIK agar menambah wawasan delegasi lainnya untuk berkontribusi dalam strategi nasional bidang TIK di negara masing-masing,” papar Farida.

Forum RDF ini merupakan awal rangkaian kegiatan yang diikuti dengan Regional Preparatory Meeting (RPM) antar negara di kawasan Asia-Pasifik pada 21 – 23 Maret 2017. Rekomendasi dan inisiatif regional yang dihasilkan pada RPM tersebut akan dipaparkan pada Oktober nanti di World Telecommunication Development Conference 2017 di Buenos Aires, Argentina.

Dibagi menjadi empat sesi, forum RDF ini membahas antara lain mengenai kerjasama inisiatif regional untuk mencapai tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), peluang dan tantangan dalam pemanfaatan TIK untuk connected society, serta stimulasi dalam hal inovasi ekonomi digital. (VE/VY)

SKPT : MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN

JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)  berupaya optimal menjalankan visi misi Presiden Joko Widodo, yakni menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyadari, kawasan Indonesia yang dilalui empat samudera dengan potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang beraneka ragam dan begitu besar harus dikawal dengan baik, tidak terkecuali di pulau-pulau terluar dan kawasan perbatasan.

KKP sejak dua tahun lalu telah memprioritaskan pembangunan pulau-pulau terluar dan kawasan perbatasan sebagai Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT). “SKPT merupakan pembangunan pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan dengan basis spasial serta sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak utamanya”, jelas Menteri Susi.

Program yang dicanangkan ini menjadi sangat strategis sebagai perwujudan nyata dari Nawa Cita ke-3 yaitu “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”.

SKPT dimaksudkan untuk mengakselerasikan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan pulau mandiri dan terpadu. Dari sisi kelautan dan perikanan, indikator kinerja yang menjadi acuan antara lain: meningkatnya pendapatan rakyat,  produksi perikanan, nilai investasi, nilai kredit yang disalurkan, ragam produk olahan, utilitas Unit Pengolahan Ikan (UPI), dan nilai ekspor.

Adapun hal yang akan didorong untuk terintegrasi dalam setiap pembangunan SKPT, mulai dari pendaratan hasil kelautan dan perikanan, pengolahan dari hasil kelautan dan perikanan, hingga aspek pemasarannya. Untuk mengejar efektifitas dan efisensi, SKPT juga akan dilengkapi sarana dan pransarana yang dibutuhkan untuk para nelayan kembali melaut, seperti ketersediaan bahan bakar dan kebutuhan logistik untuk melaut lainnya. Aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan juga menjadi hal mutlak yang menjadi target prioritas dalam SKPT. Maka dari itu kebutuhan utama dan penunjang seperti listrik, air bersih, akses jalan, dan rumah singgah nelayan menjadi hal penting yang tidak bisa dipisahkan dari pembangunan SKPT.

Tentu pembangunan SKPT ini tidak hanya menjadi ranah KKP, tetapi juga didukung penuh oleh pemerintah daerah dan kementerian/lembaga/BUMN terkait. Dengan demikian, terjadi sinergi antara sektor kelautan dan perikanan dengan sektor-sektor lainnya di lokasi SKPT dimaksud. “Dari sisi pembiayaan dan investasi, juga perlu dukungan dari perbankan nasional dan bank swasta nasional lainnya”, lanjut Susi.

Tahun 2017, SKPT dikembangkan di 12 lokasi utama yang tersebar dari Aceh hingga Papua, yaitu Sabang, Mentawai, Natuna, Nunukan, Talaud, Rote Ndao, Sumba Timur, Saumlaki, Morotai, Merauke, Biak Numfor, dan Mimika.

Di bidang SKPT, dicanangkan terdapat 1.010 bantuan kapal penangkap ikan dan alat penangkap ikan yang akan diberikan. Selain itu, ada pula 10 unit integrated cold storage berkapasitas 500 ton; 450 unit alat budi daya dan 2 unit gudang rumput laut; 36 unit dermaga apung; serta banyak bantuan sarana dan prasarana lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk peningkatan hasil produksi.

Selain itu, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) atau Corporate  Social Responsibility (CSR) dari berbagai BUMN dan Swasta juga diharapkan dapat disalurkan ke lokasi-lokasi tersebut guna menopang pertumbuhan ekonomi daerah.

Konferensi Tingkat Tinggi Indian Ocean Rim Association (IORA Summit) 2017

Jakarta, 5 Maret 2017 – Indonesia mendapat kepercayaan sebagai tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Asosiasi Negara Lingkar Samudera Hindia (Indian Ocean Rim Association/IORA) yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC) pada 5-7 Maret 2017.  Konferensi Tingkat Tinggi IORA 2017 yang dihadiri sejumlah kepala negara dari 21 negara anggota serta 7 negara mitra wicara tersebut akan dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo sehari sebelum juga membuka IORA Business Summit dan pameran IORA Trade Exhibition kemudian dilanjutkan dengan acara welcoming dinner untuk menjamu para tamu undangan. Dalam acara jamuan makan malam tersebut disajikan masakan khas nusantara serta ditampilkan pagelaran kesenian (art performance).

Penyelenggaraan IORA Summit 2017 yang mengangkat tema “Strengthening Maritime Cooperation for Peaceful, Stable & Prosperous Indian Ocean” merupakan KTT pertama sebagai perayaan 20 Tahun IORA di bawah keketuaan Indonesia untuk periode 2015-2017.  KTT membahas sejumlah isu prioritas antara lain; masalah keamanan dan keselamatan maritim;  fasilitasi perdagangan dan investasi; manajemen perikanan; manajemen resiko bencana; kerja sama akademis, ilmu pengetahuan dan teknologi; serta kerjasama pariwisata dan pertukaran budaya.

Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya menjadi salah satu panelis dalam acara IORA Businees Forum yang memaparkan kerjasama pariwisata Indonesia dengan negara anggota dan mitra wicara IORA. Menpar Arief Yahya dalam paparannya yang mengangkat tema “Enhancing  Tourism and Connectivity through Improvement in Infrastructure” menjelaskan seputar prospektif Indonesia dalam mengembangkan pariwisata dan konektivitas melalui pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan dan merata di seluruh penjuru nusantara,  termasuk di 10 destinasi pariwisata prioritas yang dijadikan sebagai ‘Bali Baru’. Pada kesempatan itu Menpar Arief Yahya menawarkan kerjasama investasi di 10 destinasi pariwisata prioritas kepada para investor dari negara anggota IORA.

Menpar Arief menjelaskan, Indonesia menargetkan kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara (wisman) pada 2019. Untuk mendukung target tersebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah regulasi antara lain; memberikan bebas visa kunjungan singkat (BVKS) kepada 169 negara; mempermudah izin masuk kapal yacht   dan kapal pesiar  ke perairan Indonesia dengan mencabut Clearance Approval for Indonesia Territory (CAIT).

Indonesia saat ini tengah membangun 10 destinasi pariwisata prioritas sebagai “Bali Baru” yakni;  Danau Toba (Sumatera Utara); Tanjung Kelayang (Bangka Belitung); Tanjung Lesung (Banten); Kepulauan Seribu (DKI Jakarta); Candi Borobudur (Jawa Tengah); Bromo Tengger Semeru (JawaTimur); Mandalika (Lombok, NTB); Labuan Bajo (Flores, NTT);  Wakatobi (Sulawesi Tenggara); dan Morotai  (Maluku).

Menpar Arief Yahya juga memaparkan program konektivitas udara dalam rangka meningkatkan seat capacity untuk mendukung target 20 juta wisman pada 2019. “Konektivitas udara sangat penting  dalam mendukung pariwisata,  mengingat sekitar 75% kunjungan wisman ke Indonesia menggunakan moda transportasi udara sehingga tersedianya seat pesawat (seat capacity) yang cukup menjadi kunci untuk mencapai target 2019 mendatang,” kata Menpar Arief Yahya yang menjadi Wakil Penanggung Jawab Bidang Media dan Hubungan Masyarakat  dalam Kepanitiaan Nasional Penyelenggara KTT IORA 2017.

 

Pameran The Great Voyage Indian Ocean

Penyelenggaraan IORA Summit 2017 disemarakkan dengan  rangkaian  kegiatan pendukung antara lain pameran yang mengangkat tema “The Great Voyage Indian Ocean’. Pameran burupa reproduksi foto; peta klasik, artefak, karya seni, dan foto-foto obyek wisata nusanatara di RIM India Ocean tersebut menempati booth seluas 18 m2 yang didesain bangunan kapal  dan menarik perhatian tamu undangan.

Menpar Arief Yahya menjelaskan, melalui media pameran ini memberikan informasi dan pemahaman kepada para tamu tentang perjalanan sejarah Nusantara yang ratusan tahun lalu telah berlangsung pelayaran agung melintasi Samudera India menuju dan berangkat dari Nusantara yang kemudian membuka dunia baru.

Pelayaran agung tersebut antara lain digambarkan dalam replika Samuderaksa Borobudur sebagai pelayaran yang dilakukan pelaut dari Jawa ke Madagaskan dan Afrika pada Abad 4-9 Masehi. Selain itu, perjalanan keagamanan (Hindu, Budha, Islam) yang membentuk peradaban dunia (trail of civilization). Perjalanan jalur sutra yang dilakukan oleh Ibnu Batutah, Marcopolo, dan Cheng Ho yang membuka peradaban baru dalam perdagangan internasional, serta jalur rempah dan eksplorasi dunia baru yang dilakukan bangsa Eropa (Portugis, Spayol, Inggris, dan Belanda).

Sementara itu untuk menggambarkan perjalanan sejarah kekinian dipamerkan great tour menuju Indian Ocean di Nusantara berupa obyek-obyek wisata menarik seperti di Barus-Danau Toba, Tanjung Lesung-Banten, Barobudur, Mandalika, Komodo-Labuan Bajo, dan sejumlah destinasi wisata lainnya.

Sejarah IORA dimulai pada Maret 1995, saat Perdana Menteri Afrika Selatan Nelson Mandela mengadakan kunjungan ke India guna menginisiasi terbentuknya Indian Ocean Rim Initiative. Dua tahun kemudian, diselenggarakan KTT pertama kali di Mauritius pada 5-7 Maret 1997 bersamaan terbentuk Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation (IOR-ARC). Pada tahun 2012, nama IOR-ARC berubah menjadi Indian Ocean Rim Association (IORA). Organisasi yang berpusat di Mauritania ini kini mempunyai 21 negara anggota yaitu; Afrika Selatan, Australia, Bangladesh, Komoro, India, Indonesia, Iran, Kenya, Madagaskar, Malaysia, Mauritius, Mozambik, Oman, Uni Emirat Arab, Seychelles, Singapura, Somalia, Sri Lanka, Tanzania, Thailand, dan Yaman serta   7 negara mitra wicara (dialogue partner) yaitu; China, Perancis, Jepang, Amerika Serikat, Mesir, Jerman, dan Inggris. (Biro Hukum dan Komunikasi Publik Kemenpar dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo)

BPKAD Banjar Siap Menerima Laporan Terkait Penggunaan Aset Negara Untuk Pribadi

 

Martapura, InfoPublik – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banjar Ahmad Zulyadani mengaku siap menerima laporan masyarakat terkait penggunaan aset milik negara oleh pejabat pemkab, baik itu kendaraan dinas roda empat dan roda dua.

Hal tersebut dikatakanya pada kesempatan tanya jawab di acara Masyarakat Bertanya Pemkab Menjawab, Kamis, 23 Februari 2017, pukul 11.00 WITA, di Studio Radio Suara Banjar (RSB), Martapura.

Selain itu Ahmad Zulyadani mengatakan, sejauh ini kerja sama antara BPKAD dengan seluruh SKPD lingkup Pemkab Banjar telah berjalan dengan baik dan terkoordinasi secara berkesinambungan.

Ketika ditanyakan perihal jika ada pejabat yang mengganti plat mobil dinas dengan plat pribadi, Zulyadani berpendapat semua itu harus bersama kita awasi.

“Saya akan melaporkan ke atasan langsung, dalam hal ini kepada Bupati Banjar,” tegasnya.

Zulyadani pun memaklumi jika misalnya saja plat merah mobil dinas tadi digunakan pada momen lebaran dan masih dalam batas wajar, maka dapat dimaklumi.

Diakhir sesi, ia juga mengatakan, tugas penting lain badan yang dibawahinya adalah sebagai penyinergi anggaran terhadap SKPD yang langsung bersinggungan dengan masyarakat seperti Dinas Pendidikan dan Pekerjaan Umum. (MCBanjar

Giat Pemerintah Alihkan Subsidi Energi Wujudkan Pengembangan Energi Baru Terbarukan Terjangkau

Permen 12 : 2017

Pemerintah saat ini tengah melakukan terobosan pembangunan demi mewujudkan energi berkeadilan di Indonesia. Salah satunya adalah penghematan subsidi energi yang dilakukan agar dana APBN dimanfaatkan untuk pemerataan dan pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur listrik. Penghematan subsidi energi antara lain dengan pengalihan subsidi listrik tepat sasaran. Kebijakan ini dilakukan bukan tanpa alasan, melihat pada tahun 2015, subsidi listrik paling besar dinikmati oleh pelanggan rumah tangga 450 VA dan 900 VA yang mencapai Rp. 49,32 Triliun (87%). Namun demikian, pada dua golongan pelanggan ini masih terdapat rumah tangga yang tidak layak disubsidi.

Merujuk Data Terpadu Penanganan Program Fakir Miskin yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial dan dikelola oleh Tim Nasional Pecepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), pola subsidi yang ada belum tepat sasaran. Dari total 23 juta pelanggan rumah tangga daya 900 VA, hanya 4.058.186 rumah tangga yang layak diberikan subsidi. Sedangkan sesuai Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mengamanatkan penyediaan dana subsidi hanya untuk kelompok masyarakat tidak mampu.

Selain belum tepat sasaran, pola subsidi listrik bagi pelanggan mampu juga tidak memenuhi prinsip keadilan, karena masih banyak saudara-saudara kita yang belum sepenuhnya menikmati listrik, bahkan belum terlistriki sama sekali. Untuk itu perlu dilakukan pengalihan subsidi listrik untuk melaksanakan program pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. “Arah subsidi energi dalam APBN harus turun, untuk pembangunan yang lebih adil dan merata,” ungkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan.

Dalam rangka meringankan beban ekonomi masyarakat maka penyesuaian tarif tenaga listrik terhadap rumah tangga mampu daya 900 VA dilaksanakan setiap 2 bulan dan dilakukan bertahap sebanyak 3 kali mulai 1 Januari, 1 Maret, dan 1 Mei. Selanjutnya pada bulan Juli dikenakan tarif adjustment seperti pelanggan lainnya yang sudah mencapai tarif keekonomian dan tidak menerima subsidi listrik. Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik juga diharapkan dapat mendorong masyarakat agar lebih hemat listrik, sehingga dapat menurunkan beban puncak penyediaan tenaga listrik.

“Penyediaan listrik harus efisien agar subsidi listrik tidak membebani APBN dan masyarakat mendapatkan tarif listrik yang lebih baik,” jelas Menteri Jonan. Untuk mendorong hal tersebut, Menteri ESDM menandatangani Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan (EBT) Untuk Penyediaan Tenaga Listrik guna mewujudkan harga listrik EBT yang kompetitif dan ekonomis bagi masyarakat.

Permen tersebut mengatur harga pembelian maksimum tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) yang dihasilkan dari energi terbarukan yaitu tenaga matahari, angin, air, biomassa, biogas, sampah, dan panas bumi. Harga pembelian tenaga listrik ditetapkan maksimal 85% dari Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Pembangkitan setempat, jika BPP Pembangkitan setempat lebih dari rata-rata BPP Pembangkitan Nasional. Harga pembelian 100% dari BPP Pembangkitan setempat, jika BPP Pembangkitan setempat kurang dari atau sama dengan rata-rata BPP Pembangkitan Nasional. Pengaturan tarif berlaku untuk Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) Surya, PLT Bayu, PLT Air, PLT Biomassa, PLT Biogas.

Selain itu, untuk PLT Sampah dan PLT Panas Bumi, berlaku harga pembelian tenaga listrik 100% BPP Pembangkitan setempat, jika BPP Pembangkitan setempat lebih dari rata-rata BPP Pembangkitan Nasional. Sementara untuk harga pembelian tenaga listrik berdasarkan kesepakatan berlaku jika BPP Pembangkitan berada di wilayah Sumatera, Jawa, Bali atau wilayah yang BPP setempat kurang dari atau sama dengan BPP Pembangkitan Nasional.

Semangat dari Permen tersebut adalah penyediaan listrik dari EBT dengan biaya penyediaan seefisien mungkin agar tidak membebani subsidi energi dalam APBN, dan masyarakat bisa mendapatkan tarif listrik yang lebih baik. “Bapak Presiden selalu menginginkan efisiensi dalam harga energi untuk rakyat. Pemerintah akan terus mencari upaya terobosan untuk penyediaan dan pemanfaatan EBT yang efisien. Daya beli masyarakat terhadap listrik harus terjangkau. Itu yang paling penting,” ungkap Menteri Jonan.

Permen ini terus didorong mengingat Indonesia memiliki potensi EBT cukup besar yaitu lebih dari 400 GW. Dari potensi tersebut, baru dimanfaatkan sekitar 2%. Untuk mengoptimalkan pengembangan EBT, Pemerintah menetapkan sasaran EBT dalam bauran energi nasional sebesar 23% pada tahun 2025.

Dengan target tersebut artinya, kapasitas penyediaan pembangkit listrik EBT tahun 2025 adalah sebesar 45 Giga Watt (GW). Kapasitas pembangkit tersebut antara lain terdiri dari PLT Panas Bumi sebesar 7,2 GW; PLT Air sebesar 18 GW; PLT Minihidro dan Mikrohidro sebesar 3 GW; PLT Bioenergi sebesar 5,5 GW; PLT Surya sebesar 6,5 GW; PLT Angin sebesar 1,8 GW: dan untuk PLT Energi Terbarukan lainnya sekitar 3,1 GW.

Sebelumnya Menteri ESDM telah mengeluarkan Permen ESDM Nomor 38 Tahun 2016 tentang Percepatan Elektrifikasi di Perdesaan Belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan, dan Pulau Kecil Berpenduduk Melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Skala Kecil. Kebijakan ini dalam rangka mewujudkan Indonesia terang dan energi berkeadilan dengan EBT. Targetnya 2.510 desa terlistriki sampai tahun 2019 dengan kapasitas hingga 50 MW.

Selain melalui dua kebijakan di atas, langkah nyata yang sudah dilakukan Kementerian ESDM sebagai solusi cepat menghadirkan listrik bagi masyarakat daerah terpencil adalah melalui program pembagian Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE). Program ini memiliki target menerangi desa-desa belum berlistriki utamanya desa yang masih gelap gulita dalam jangka waktu 2 tahun yaitu mulai tahun 2017 sampai 2019. Program LTSHE pada Tahun 2017 dipasang di 6 Provinsi ter-Timur Indonesia dan melistriki 95.729 rumah. Sedangkan pada tahun 2018 dipasang di 15 Provinsi yang dapat melistriki 255.250 rumah. Menteri ESDM menjelaskan bahwa LHTSE ini dapat menyala sampai 60 jam. “Satu paket termasuk empat lampu, baterai, panel surya, jadi sudah lengkap. Lampu ini apabila menyala full bisa untuk 6 jam, kalau redup 12 jam sampai dengan 60 jam ” jelas Menteri Jonan.

(Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama, KESDM dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo)

Media Center Banjar Peringkat Pertama Se Indonesia


Tangerang, Media Center Kabupaten Banjar (MC Banjar) kembali meraih penghargaan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia setelah berhasil meraih peringkat pertama dalam katagori kontribusi pengiriman foto terbanyak Tahun 2016.

Penghargaan disampaikan oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kemenkominfo RI Rosarita Niken Widiastuti dan diterimakan oleh Kepala Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kab. Banjar H.M Farid Soufian, Senin 27 Februari 2017 di Hotel Novotel Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Kota Tangerang, Provinsi Banten.
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo RI) melalui Direktorat Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) setiap tahun memberikan penghargaan kepada 10 Media Center terbaik seluruh Indonesia yg memberikan kontribusi terbesar dalam penyebaran informasi kepada masyarakat, baik dalam bentuk berita maupun foto.

Selain penghargaan pada katagori kontributor foto terbanyak mengungguli 160 Media Center lain di Indonesia,  Media Center Kabupaten Banjar juga masuk dalam 10 besar pada kategori kontribusi berita info publik.
Kadis Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar H.M Farid Soufian menyatakan bangga dengan prestasi yang diperoleh Media Center Kabupaten Banjar, karena pada tahun sebelumnya hanya mampu menjadi terbaik kedua.

Farid menegaskan, pihaknya akan terus melakukan perbaikan-perbaikan dalam pengelolaan media center mengingat betapa pentingnya fungsi media center sebagai sarana memberikan informasi kepada publik.
Sedangkan Rosarita Niken menjelaskan pentingnya keberadaan media center di daerah-daerah dalam upaya pemerintah menyampaikan keterbukaan informasi kepada masyarakat.  Untuk itu dia menghimbau agar media center daerah terus meningkatkan fungsinya. “Selain sebagai penyampai informasi publik,  media center juga sebagai wadah pembelajaran serta berperan untuk mempererat persatuan bangsa, ” ujarnya.
Media center diharapkan mampu menjadi jembatan informasi pembangunan yang dilakukan di daerah kepada pemerintah pusat,  sebaliknya juga bisa menjadi penyampai informasi kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat kepada masyarakat di daerah.

Selain pemberian penghargaan, kegiatan yang akan digelar selama tiga hari tersebut juga dirangkai dengan diskusi dan pemaparan penyelenggaraan media center terbaik kategori berita oleh Media Center Propinsi Riau dan Kota Batam juga dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelola Media Center Daerah yang bertemakan “Tata Kelola Media Center Daerah dan Jurnalistik Online”.

Selain itu materi bimtek, juga akan diisi dengan diskusi Keredaksian dan Penulisan Berita untuk portal infopublik.id dengan narasumber Redaktur Berita Nasional Infopublik Gusti Andry. Kemudian dibahas pula tentang berita foto dengan narasumber  Redaktur Foto Infopublik Agus S. Budiawan. Dilanjutkan dengan membicarakan teknis pengiriman berita ke infopublik dengan narasumber tenaga ahli IT, Rian Heriantono. Sedangkan J. Heru Margianto dari Kompas.com mengupas tentang Penyusunan Berita di Media Online. (arie/gbx)

BUPATI BANJAR TERTARIK SMART CITY KOTA MAKASSAR

Pemerintah Kabupaten Banjar berencana mengimplementasikan Smart City guna memudahkan melayani masyarakat. Oleh karena itu, Rabu (8/2/2017), Pemerintah Kabupaten Banjar melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.
Dalam kunjungannya , rombongan Pemerintah Kabupaten Banjar yang dipimpin langsung Bupati Banjar H Khalilurrahman menyampaikan tujuan kedatangannya ialah ingin mengetahui pengelolaan dan pengoperasian Smart City Makassar yang sarat akan penggunaan tekhnologi informatika.
Bupati Banjar H Khalilurrahman meyakini Smart City Kabupaten Banjar akan segera terwujud, mengikuti jejak Smart City Kota Makassar, sehingga dapat memudahkan pihak Pemerintah Kabupaten Banjar  memberikan pelayanan publik kepada masyarakatnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar H. Nasrunsyah menambahkan bahwa kunjungan pihak Pemerintah Kabupaten Banjar ini juga ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang kehidupan sosial masyarakat Kota Makassar , yang sumber daya manusianya mampu mengimbangi perkembangan teknologi informatika Smart City Pemerintah Kota Makassar.
Nasrun berharap akan ada kesamaan antara masyarakat Kabupaten Banjar dan Kota Makassar, sehingga dalam waktu dekat Smart City dapat segera diterapkan di Kabupaten Banjar.
Mengetahui apa yang yang diinginkan pihak pemerintah Kabupaten Banjar, Walikota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto menginstruksikan SKPD terkait untuk memberikan serta menginformasikan tentang Smart City yang ada di Kota Makassar , yang selama ini sangat membantu pihak Pemerintah Kota Makassar dari segi administrasi dan pelayanan publik kepada masyarakat.
Dengan adanya hubungan ini, Moh. Ramdhan Pomanto berharap dapat mempererat hubungan silaturahmi antara Pihak Pemerintah Kota Makassar dengan Pemerintah Kabupaten Banjar.
Tidak lupa, Bupati Banjar H. Khalilurrahman menyerahkan cindera mata berupa plakat batu aji buatan masyarakat Martapura kepada Walikota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto  yang disaksikan langsung oleh SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar yang terdiri dari Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan I Gusti Nyoman Yudiana, Kepala Dinas Kesehatan Ikhwansyah, Kepala Dinas Kominfo Farid Soufian, Kepala Dinas Perhubungan Aidil Basith, Kepala Dinas Kebudayaan & Pariwisata Haris Rifani, Kepala Dispenda H Syahrialludin, Kepala Bank Kalsel Cabang Martapura M.Rahman dan dari SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan Naisyah Azikin, perwakilan Dinas Kominfo Makassar Sri Rimayani Malik dan Deny Hidayat, Perwakilan Bapelitbang Kota Makassar serta lainnya. (Zirin/Ronie/ar)

Kemenpora Siap Melaksanakan 4 Program Prioritas Percepatan Pembangunan Sepakbola Nasional

Jakarta, 4 Februari 2017 – Kepentingan Nasional sektor olahraga bagi Indonesia dalam perkembangan global adalah dimilikinya kemampuan meraih prestasi tinggi di berbagai ajang kompetisi antar bangsa. Keunggulan olahraga menjadi simbol kemajuan ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi dan peradaban. Hal ini karena prestasi olahraga melibatkan sepenuhnya kekuatan riset, ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, ekonomi, kebijakan politik, dan dukungan sosial masyarakat.untuk bertarung dan unggul dalam kompetisi global pembinaan olahraga harus melibatkan komponen-komponen di atas yang kemudian dikelola secara canggih, sistematik, dan modern.

Kecanggihan pengelolaan ditandai dengan adanya Kebijakan Nasional Keolahragaan serta elaborasinya ke dalam perencanaan strategik dengan kerangka kerja jangka panjang yang merupakan proses dinamis untuk mewujudkan visi olahraga nasional. Manajerial yang terorganisir rapih serta program latihan yang sarat inovasi dan terapan sports science menjadi tuntutan perbaikan yang terus menerus perlu dilakukan.

Sistem pembinaan juga harus mampu menggerakkan bangunan olahraga mulai dari hulu, diawali dari olahraga sekolah, pendidikan jasmani, pencarian dan konfirmasi bakat, perluasan partisipasi untuk menambah pool atau lumbung atlet berbakat sampai ke program perkembangan atlet pemula potensial dan berpuncak pada program performa tinggi yang khusus dikemas guna mengantarkan para atlet elit ke podium Internasional.

 

Faktor-faktor seperti fasilitas dan infrastruktur, peningkatan mutu pelatih, kompetisi yang berkualitas, sports science, keunggulan karakter dan budaya juara, serta nilai-nilai goodsportsmanship juga harus mendapat tempat yang utama.

Menciptakan atlet berprestasi Internasional tentu tidak dapat dilakukan secara instan dan mendadak. Pembinaan atlet seharusnya dilakukan secara kontinyu, berkelanjutan dan berjenjang melalui suatu proses yang modern dan mutakhir.

 

Prioritas Kemenpora 2017 di bidang Sepakbola, Mulai dari Pembinaan Sepakbola Usia Dini, Pemenuhan Pelatih dan Wasit Berlisensi hingga Penyediaan Infrastruktur Olahraga.

 

Sejak Rapat Terbatas (Ratas) pertama kalinya mengenai Percepatan Pembanguunan Sepakbola Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo pekan lalu, Kementerian Pemuda dan Olahraga telah menindaklanjuti arahan Presiden tersebut dengan mempertajam sejumlah program prioritas yang sudah direncanakan dan akan dilakukan di tahun 2017.

Dalam Ratas yang dihadiri oleh Wakil Presiden, para Menteri Koordinator serta sejumlah Menteri Kabinet Kerja, Presiden Joko Widodo telah menekankan 4 prioritas yang harus dilakukan dalam pembangunan sepakbola nasional yaitu: 1) Pembinaan Sepakbola Usia Dini, 2). Pembenahan Sistem dan Tata Kelola Sepakbola, 3). Pembenahan Manajemen Klub dan 4). Penyediaan Infrastruktur Olahraga.

Ada komitmen yang harus dikawal bersama-sama untuk memperbaiki sepakbola di Indonesia, karena cabang olahraga ini menjadi salah satu cabang olahraga yang sangat populer di kalangan masyarakat. Selain itu juga perlu adanya sinergi bersama seluruh Kementerian, Lembaga dan seluruh stakeholder sepakbola untuk meningkatkan prestasi olahraga ini.

Prestasi dapat diraih jika sejak awal kita melakukan program pembinaan yang dimulai sejak usia dini, grass roots, kompetisi sepakbola berjenjang di berbagai level usia, peningkatan jumlah pelatih dan wasit berlisensi hingga penyediaan infrastruktur olahraga yang memadai di seluruh Indonesia.

Kemenpora di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah memulai program-program peningkatan prestasi olahraga dengan mengacu pada konsep Indonesia Sentris yang mencerminkan Nawacita Presiden yang mengamanatkan pembangunan Indonesia dari kawasan pinggiran melalui Pogram 1 Desa 1 Lapangan.

Pada tahun 2015 telah terbangun sebanyak 470 lapangan olahraga desa, sementara di tahun 2016 telah terbangun sebanyak 346 lapangan dan target di tahun 2017 akan dapat terbangun sebanyak 1000 lapangan olahraga desa. Tahun 2017 sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden program ini harus dilakukan secara gotongroyong oleh semua kementerian, dengan optimalisasi kerjasama fasilitasi lapangan olahraga desa dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi maupun dengan Kementerian BUMN.

Sementara yang kedua, adalah memaksimalkan kegiatan kurikulum ekstrakulikuler olahraga di sekolah, khususnya terkait sepakbola dan memaksimalkan kompetisi olahraga sepakbola di berbagai level dan jenjang usia.

Terkait dengan Pembinaan Usia Dini, Kemenpora saat ini terus dan tengah menggalakkan kompetisi dan pembinaan sepakbola diberbagai level dan jenjang usia. Pembinaan Sekolah Sepakbola (SSB) di seluruh Indonesia sebagai fondasi awal. Kompetisi di berbagai level/jenjang usia: mulai dari U-10, U-12, U-14, U-16, U-17, dan U-18, Liga Pelajar, dan tidak ketinggalan Liga Mahasiswa.

Lebih lanjut mengenai arahan Presiden terkait Pembenahan Sistem dan Tata Kelola Sepakbola serta Manajemen Klub, Kemenpora dalam hal ini mewakili Pemerintah akan bekerjasama lebih erat dengan PSSI dalam mengawal adanya pembenahan sistem dan tata kelola sepakbola melalui Road Map Pengembangan Sepakbola Indonesia menuju pentas dunia.

Apa yang terjadi dulu dalam sepakbola Indonesia, berbeda dengan kondisi yang ada saat ini.  Adanya komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah dan Federasi (PSSI) saat ini telah berjalan dengan baik, sesuatu yang tidak atau bahkan mungkin belum pernah ada sebelumnya.

Untuk pembudayaan cabang olahraga sepakbola di seluruh lapisan masyarakat, sejak tahun 2015 lalu Kemenpora sudah menginisiasi terlaksananya Liga Santri Nusantara untuk menggalakkan olahraga di kalangan santri di pondok pesantren, sementara di tahun 2017 Kemenpora akan menggalakkan kembali Gala Desa (Kompetisi Olahraga Antar Desa) di 34 provinsi seluruh Indonesia.

Terkait program penambahan pelatih dan wasit profesional berlisensi yang menjadi arahan Presiden, Kemenpora telah melakukannya melalui Program Pelatihan Wasit, Pelatih dan Tenaga keolahragaan yang telah berjalan dan akan ditingkatkan kualitas maupun kuantitasnya.

Biro Humas dan Hukum Kemenpora dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo