BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

  1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
  2. Bupati adalah Bupati Banjar
  3. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjar
  4. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian adalah Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar.
  5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1).  Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang komunikasi dan informatika yang meliputi pembinaan pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi informasi, aplikasi dan informatika dan statistik sektoral dan persandian.

 

(2).   Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar mempunyai fungsi :

  1. perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati
  2. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.
  3. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan bidang Penyelenggaraan e-Government.
  4. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan bidang Statistik Sektoral dan Persandian.
  5. penyelenggaraan pelayanan umum dibidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.
  6. penyelenggaraan urusan Kesekretariatan.
  7. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis;
  8. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional.

 BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian terdiri dari :

  1. Sekretariat, terdiri dari :
  • Sub Bagian Perencanaan
  • Sub Bagiam Keuangan
  • Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

 

  1. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
  • Seksi Pengelolaan Media Informasi dan Komunikasi Publik
  • Seksi Hubungan Media dan Layanan Informasi Publik
  • Seksi Pengelolaan Opini Publik

 

  1. Bidang Penyelenggaraan e-Government
  • Seksi Infrastruktur dan Teknologi
  • Seksi Pengembangan Aplikasi
  • Seksi Keamanan Informasi e-Government

 

  1. Bidang Statistik dan Persandian
  • Seksi Penyelenggaraan Statistik Sektoral
  • Seksi Penyelanggaran Persandian
  1. Unit Pelaksana Teknis
  • Tata Usaha

 

  1. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

URAIAN TUGAS

Bagian Pertama

Pasal 4

Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas :

  1. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan kebijakan yang ditepakan oleh Bupati;
  2. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengkoordinasikan pelaksana kegiatan bidangPengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
  3. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengkoordinasikan pelaksana kegiatan bidang Penyelenggaraan e-Government;
  4. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengkoordinasikan pelaksana kegiatan bidang Statistik Sektoral dan Persandian;
  5. mengelola kegiatan Kesekretariatan;
  6. membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Unit Pelaksana Teknis;
  7. membina kelompok Jabatan Fungsional; dan
  8. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Kedua

Sekretriat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas :

  1. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data;
  2. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan rencana kegiatan serta laporan;
  3. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan penyusunan rencana anggaran;
  4. menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
  5. menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan urusan ketatausahaan;
  6. menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
  7. menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasikepegawaian; dan
  8. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

Paragraf 1

Sub Bagian Perencanaan

Pasal 6

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :

  1. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
  2. menyiapkan bahan dan menyusun bahan petunjuk teknis penyusunan program dan rencana kegiatan;
  3. menghimpun, menganalisis dan menyajikan data bidang pekerjaan umum dalam berbagai bentuk;
  4. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama rencana stratejik;
  5. menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan terintegrasi;
  6. melaksanakan kerjasama penyusunan program dan rencana kegiatan terintegrasi;
  7. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi program dan rencana kegiatan;
  8. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian; dan
  9. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan

Pasal 7

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

  1. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan anggaran dan pengelolaan adminstrasi keuangan;
  2. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran belanja tidaklangsung, belanja langsung, rencana penerimaan dan pendapatan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
  3. melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran dan rencana pendapatan dan penerimaan;
  4. menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran;
  5. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi keuangan;
  6. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
  7. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
  8. menyiapkan bahan dan mengusulkan pejabat pengelola perbendaharaan; dan
  9. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

 Paragraf 3

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

  1. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis urusan umum dan kepegawaian;
  2. melakukan kegiatan ketatausahaan, surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan kearsipan sesuai petunjuk teknis administrasi perkantoran;
  3. memberikan pelayanan alat tulis kantor dan perlengkapan lainnya terhadap satuan organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
  4. memelihara dan merawat gedung dan barang inventaris kantor serta membuat daftar dan laporan barang inventaris kantor;
  5. melaksanakan administrasi perjalanan dinas pimpinan atau pegawai yang diserahi tugas kedinasan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas yang telah ditentukan;
  6. menyiapkan ruangan rapat, upacara dan pertemuan-pertemuan lainnya sesuai petunjuk pimpinan;
  7. melaksanakan urusan perlengkapan dan rumah tangga lainnya termasuk pelayanan tamu serta urusan keprotokolan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
  8. mengumpulkan, mengolah dan mensistematisasikan data kepegawaian;
  9. melaksanakan urusan kepegawaian yang meliputi usul kepangkatan, pemberhentian/pensiun, mutasi, promosi, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, cuti, pembuatan Karis/Karsu, Karpeg, Taspen, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Nominatif, Daftar Struktur Pegawai (DSP), Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil (SKP) dan pendidikan serta pelatihan;
  10. menyusun rekapitulasi absensi pegawai serta memantau disiplin pegawai;
  11. menyusun laporan kepegawaian berdasarkan ketentuan perundangan yang belaku; dan
  12. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

Bagian Ketiga

Bidang Pengelolaan Media Informasi dan Komunikasi Publik

Pasal 9

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik :

  1. Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pelaksanaan pengelolaan media informasi dan komunikasi publik;
  2. Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pelaksanaan hubungan media dan layanan informasi publik;
  3. Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pelaksanaan pengelolaan opini publik;
  4. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

 Paragraf 1

Seksi Pengelolaan Media Informasi dan Komunikasi Publik

Pasal 10

Seksi Pengelolaan Media Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas :

  1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang pengelolaan media informasi dan komunikasi publik untuk mendukung kebijakan nasional maupun kabupaten;
  2. Melaksanakan petunjuk teknis dibidang pengelolaan media informasi dan komunikasi publik untuk mendukung kebijakan nasional maupun kabupaten.
  3. Melaksanakan penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media informasi dan komunikasi publik;
  4. Melaksanakan konsultasi dan sosialisasi peraturan perundangan-undangan tentangpengelolaan media informasi dan komunikasi publik; dan
  5. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

 Paragraf 2

Seksi Hubungan Media dan Layanan Informasi Publik

Pasal 11

Seksi Hubungan Media Informasi dan Layanan Informasi Publik mempunyai tugas :

  1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang hubungan media informasi dan layanan informasi publik;
  2. Melaksanakan petunjuk teknis dibidang hubungan media informasi dan layanan informasi publik;
  3. Melaksanakan pelayanan informasi publik dan layanan hubungan dengan media;
  4. Melaksanakan konsultasi dan sosialisasi peraturan perundangan-undangan tentang pelayanan informasi publik dan layanan hubungan dengan media; dan
  5. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

 Paragraf 3

Seksi Pengelolaan Opini Publik

Pasal 12

Seksi Pengelolaan Opini Publik mempunyai tugas :

  1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
  2. Melaksanakan petunjuk teknis dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
  3. Melaksanakan pelayanan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
  4. Melaksanakan konsultasi dan sosialisasi peraturan perundangan-undangan tentang pengelolaan opini dan aspirasi publik; dan
  5. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

Bagian Keempat

Bidang Penyelenggaraan e-Government

Pasal 13

 Bidang Penyelenggaraan e-Government :

  1. Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pelaksanaan infrastruktur dan teknologi;
  2. Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pelaksanaan pengembangan aplikasi;
  3. Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pelaksanaan keamanan informasi e-Government;
  4. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

 Paragraf 1

Seksi Infrastruktur dan Teknologi Informasi

Pasal 14

Seksi Infrastruktur dan Teknologi mempunyai tugas :

  1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang infrastruktur dan teknologi informasi;
  2. Melaksanakan petunjuk teknis dibidang infrastruktur jdan teknologi informasi;
  3. Melaksanakan layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK pemerintah daerah:
  4. Melaksanakan layanan Akses Internet dan Intranet pemerintah daerah;
  5. Melaksanakan penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City;
  6. Melaksanakan konsultasi dan sosialisasi peraturan perundangan-undangan tentang penggunaan infastruktur dan teknologi informasi;
  7. Melaksanakan peningkatan SDM di bidang teknologi informasi; dan
  8. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

 Paragraf 2

Seksi Pengembangan Aplikasi

Pasal 15

Seksi Pengembangan Aplikasimempunyai tugas :

  1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang pengembangan aplikasi program;
  2. Melaksanakan petunjuk teknis dibidang pengembangan aplikasi program;
  3. Melaksanakan pengelolaan pengembangan dan pengelolaan aplikasi program yang bersifat Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi;
  4. Melaksanakan pengelolaan layanan domain dan sub domain lembaga dan pelayanan publik untuk kegiatan pemerintah daerah;
  5. Melaksanakan konsultasi dan sosialisasi peraturan perundangan-undangan tentang pengembangan aplikasi; dan
  6. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

Paragraf 3

Seksi Keamanan Informasi e-Government

Pasal 16

Seksi Keamanan Informasi e-Governmentmempunyai tugas :

  1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang keamanan informasi e-Government;
  2. Melaksanakan petunjuk teknis dibidang keamanan informasi e-Government;
  3. Melaksanakan layanan keamanan informasi e-Government;
  4. Melaksanakan layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah Kabupaten;
  5. Melaksanakan konsultasi dan sosialisasi peraturan perundangan-undangan tentang keamanan informasi e-Government; dan
  6. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

Bagian Keempat

Bidang Statistik dan Persandian

Pasal 17

 Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas :

  1. Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pelaksanaan pengelolaan data, penelitian dan pengembangan;
  2. Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pelaksanaan pengelolaan pelaporan data dan evaluasi;
  3. Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pelaksanaan penyelenggaraan persandian; dan
  4. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

Paragraf 1

Seksi Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Pasal 18

Seksi Penyelenggaraan Statistik Sektoral mempunyai tugas :

  1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang pengelolaan data, penelitian dan pengembangan statistik sektoral;
  2. Melaksanakan petunjuk teknis dibidang pengelolaan data, penelitian dan pengembangan statistik sektoral;
  3. Melaksanakan pengelolaan data, penelitian dan pengembangan statistik sektoral;
  4. Melaksanakan konsultasi dan sosialisasi peraturan perundangan-undangan tentang pengelolaan data, penelitian dan pengembangan statistik sektoral; dan
  5. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

Paragraf 2

Seksi Penyelanggaraan Persandian

Pasal 19

 

Seksi Penyelanggaran Persandianmempunyai tugas :

  1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang penyelenggaraan persandian;
  2. Melaksanakan petunjuk teknis dibidang penyelenggaraan persandian;
  3. Melaksanakan pencatatan agenda berita-berita melalui radiologi yang bersifat rahasia yang diterima ataupun yang dikirim dari Pusat atau Kabupaten/Kota lain:
  4. Melaksanakan layanan segala kegiatan dan usaha untuk pengamanan informasi personil dan materiil persandian bersifat rahasia yang akan dilaporkan langsung kepada Bupati;
  5. Melaksanakan pemeliharaan, penyimpanan dan pengamanan dokumen dan alat-alat persandian serta mengembangkan sistem persandian;
  6. Melaksanakan koordinasi dengan unsur terkait untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas.
  7. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

Bagian Kelima

Unit Pelaksana Teknis Penyiaran Radio dan Televisi Daerah

Pasal 20

 

Unit Pelaksana Teknis Penyiaran Radio dan Televisi Daerah mempunyai   tugas :

  1. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis bidang penyiaran radio dan televisi sesuai dengan kebijakan yang ditepakan oleh Bupati;
  2. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengkoordinasikan pelaksana kegiatan bidangpenyiaran radio daerah;
  3. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang penyiaran televisi daerah;
  4. mengelola kegiatan ketatausahaan;
  5. membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan penyiaran radio dan televisi daerah; dan
  6. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

 

Paragraf 1

Tata Usaha

Pasal 21

Sub bagian Tata Usaha UPT mempunyai tugas :

  1. menyusun program, mengkoordinasikan, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data;
  2. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan rencana kegiatan serta laporan;
  3. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan penyusunan rencana anggaran;
  4. menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
  5. menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan urusan ketatausahaan;
  6. menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
  7. menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasikepegawaian; dan
  8. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.