Posts

Ratusan Peserta Tour De Loksado Singgah di Kota Martapura

Martapura, infoPublik – Ratusan peserta Tour de Loksado yang start dari Kota Banjarmasin tiba di Kota Martapura sebagai pitstop pertama. Para pesepeda yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan daerah lainnya, disambut oleh Plt Asisten I Bidang Kemasyarakatan dan Kesra, H Masruri mewakili Bupati Banjar, H Khalilurrahman, di halaman Kantor Setda Pemerintah Kabupaten Banjar, di Martapura Sabtu (19/10/2019) pagi.

Acara gowes sekaligus untuk mengangkat wisata Kalimantan Selatan ini, menempuh jarak 176 kilometer dari Kota Banjarmasin menuju tempat wisata Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Tiba sekitar pukul 07.00 di Martapura pitstop pertama ini, para goweser juga bisa beristirahat serta disuguhi berbagai hidangan sebelum melanjutkan perjalanan.

Asisten I Bidang Kemasyarakatan dan Kesra, H Masruri sebelum melepas kembali para goweser menyemangati dan memotivasi para peserta untuk bisa melahap jalur yang ditentukan. Beliau juga mendoakan keselamatan dan kelancaran perjalanan para peserta Tour De Loksado.

“Hati-hati di jalan, semoga lancar dan selamat hingga ke tempat tujuan,”ujarnya sambil mengibarkan bendera start, melepas para goweser.

Para pesepeda yang sebagian juga berasal dari luar Kalimantan Selatan ini, untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Kota Rantau, Kabupaten Tapin. Sepanjang jalan di Kota Martapura, mereka di kawal oleh aparat kepolisian dan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar.

Di sepanjang jalan yang dilalui para goweser juga mendapat sambutan eluan dan lambaian tangan dari warga yang mereka lintasi. (MC-Kominfo-Kab.Banjar/Crew MC Banjar)

Source:: Media Center

Astambul Bersiap Kembangkan Agrowisata Jeruk

Martapura, infoPublik – Sebagai penghasil buah jeruk terluas di Kabupaten Banjar, Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar, semakin serius untuk mengembangkan Agrowisata.
Apalagi, jeruk siam hasil tanaman petani di Kecamaan Astambul dikenal manis dan memiliki cita rasa yang lain daripada jeruk daerah lain.
Adalah Desa Sungai Alat yang tengah dikembangkan sebagai lokasi Agrowisata jeruk di Kecamatan Astambul. Desa ini memang dikenal sebagai salah satu sentra penghasil jeruk, di Kabupaten Banjar.
Aparatur desa bersama dengan kecamatan, instansi terkait di Kabupaten Banjar maupun di Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya untuk mewujudkannya. Bahkan untuk menunjang Agrowisata jeruk di Kecamatan Astambul ini, akan dilakukan penambahan areal tanaman jeruk.
Menurut Kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Astambul Marhadiansyah, Kementerian Pertanian, bersama dengan instansi teknis Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Banjar telah meninjau lokasi Agrowisata, dan sudah disepakati.
Pemerintah daerah hingga pemerintah desa tengah berupaya untuk melengkapi fasilitas di Agrowisata, antara lain jalan, gazebo, lahan parkir, serta toilet. “Kendalanya yakni terkait pembangunan areal parkir serta toilet,” jelas Marhadiansyah, saat rapat koordinasi Kecamatan Astambul, Kamis (17/10/2019), di Aula Kecamatan Astambul.
PIhaknya juga tengah mengupayakan sebuah teknik pengelolaan tanaman sehingga tanaman jeruk bisa berbuah sepanjang tahun. “Jadi tidak pada musim tertentu saja Agrowisata ini bisa dinikmati, namun bisa sepanjang tahuan,” jelasnya.
Camat Astambul Sirajuddin Ali menyambut baik apa yang tengah dikembangkan di wilayahnya. Dia berharap keberadaan Agrowisata buah jeruk ini akan semakin mengenalkan Kecamatan Astambul kepada masyarakat luar.
Namun Sirajuddin Ali mengingatkan agar nantinya, pengelolaan kawasan Agrowisata dilakukan dengan baik. Adanya pembagian tugas yang jelas, antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan dan pemerintahan desa. (MC-Banjar/Briefda-Dani)

Source:: Media Center

Seluruh Elemen Masyarakat Deklarasi Damai Pelantikan Presiden Dan Wakil Presiden

Martapura,InfoPublik – Untuk menyukseskan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019 – 2024 pada tanggal 20 Oktober, TNI – Polri dan pemerintah Kabupaten Banjar serta elemen masyarakat melakukan deklarasi damai, Jum’at (18/10/2019) di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Alun Alun Ratu Zalecha Martapura.
Kegiatan deklarasi untuk mendukung pelantikan presiden dan wakil presiden ini diawali dengan olahraga bersama TNI – Polri dan pemerintah Kabupaten Banjar serta elemen masyarakat, mahasiswa dan pelajar.
Selanjutnya dilakukan deklarasi bersama yang diikuti oleh TNI – Polri, Forkopimda kabupaten Banjar, Pemerintah daerah Kabupaten Banjar, organisasi, mahasiswa, masyarakat serta pelajar.
Deklarasi dibacakan oleh Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan ESDM, H Masruri mengatakan Pemerintah Kabupaten Banjar beserta seluruh elemen masyarakat Kabupaten Banjar mendukung TNI – Polri dalam mengamankan pelantikan presiden terpilih periode 2019 – 2024.
“Selain itu juga kami menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan anarkis, tidak terprovokasi hoax dan menolak keras tindakan terorisme dan menolak paham radikal demi terjalinnya persatuan dan kesatuan NKRI,” ucapnya
Setelah deklarasi dilanjutkan dengan jalan santai dengan rute RTH Alun Alun Ratu Zalecha menuju Pasar Martapura dan Lapangan CBS dan kembali lagi Ke RTH. MC (Kominfo Kab. Banjar/Rzq)

Source:: Media Center

Matang Kaladan Masuk Nominasi Unggulan Lomba Membangun Desa Wisata Nusantara

Martapura, InfoPublik – Desa Tiwingan merupakan salah satu desa yang masuk dalam 28 besar dari 128 yang mendaftar untuk mengikuti lomba membangun desa Wisata Nusantara. Plt Asisten 1 Bidang Kemasyarakatan dan Kesra H. Masruri, menyambut kedatangan tim verifikasi lapangan lomba Desa Wisata Nusantara di Mahligai Sultan Adam Martapura (Kamis, 17/10/2019) siang.
Turut hadir dalam acara ini Kepala DPMD Kabupaten Banjar H. Aspihani, Ketua Sri Ning Pratiwi Ketua Tim verifikasi Pusat, Camat Aranio, Kepala Desa Tiwingan, Direktur Bumdes, Ketua Pokdarwis Desa Tiwingan dan tamu undangn lainnya.
Ketua Tim Verifikasi Pusat, Sri Ning Pratiwi menjelaskan tujuan Program Desa Wisata Nusantara adalah untuk mempromosikan Desa wisata di Indonesia sebagai salahsatu tujuan wisata Indonesia melalui teknologi informasi dan komunikasi.
“Salahsatunya desa digital karena Wisata tanpa promosi tidak akan kronologis yang merupakan satu progaram yang sangat terkait antara desa wisata dengan desa digital,” ucapnya.
“Serta untuk mengangkat keanekaragaman potensi unggulan desa serta mendorong Badan usaha milik desa di seluruh Kabupaten dan kota bersinergi dengan elemen pemangku kepentingan pariwisata untuk meningkatkan prestasi dan kompetitif,” jelasnya.
Sementara itu, Plt Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra H. Masruri, mengucapkan selamat datang kepada tim verifikasi dan mengucapkan selamat kepada Pemerintahan Desa Tiwingan Lama karena sudah membentuk kelompok sadar wisata.
“Selamat kepada pemerintahan desa Tiwingan Lama yang sudah membentuk kelompok sadar wisata Sehinga berhasil meraih predikat 16 besar mewakili Kalimantan Selatan dalam acara apresiasi kelompok sadar wisata tingkat nasional 2019 dengan predikat kelompok sadar wisata kategori berkembang,” ujarnya.
Ditambahkan beliau, melalui seleksi yang panjang dan bersaing dalam penilaian desa wisata seluruh Indonesia, Bukit Matang Kaladan Desa Tiwingan lama Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar berhasil masuk nominasi unggulan nusantara dan akan melanjutkan ke penilaian berikutnya.
Dalam pertemuan tersebut Pambakal Desa Tiwingan, menjelaskan tentang keunggulan Desa Tiwingan Lama dan dilanjutkan dengan sesi dialog serta tanyajawab.(MC-Kominfo-Kab.Banjar/Rfh/Dsy/Man)

Source:: Media Center

Astambul Bersiap Gelar Pemilihan 22 BPD dan 14 Kades

Martapura, InfoPublik – Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar, bersiap untuk menggelar pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemilihan Kepala Desa. Setidaknya ada 22 desa di kecamatan tersebut, yang akan menggelar pemilihan BPD secara serentak. Sedangkan pemilihan kepala desa akan dilakukan di 14 desa.
Camat Astambul, H Sirajuddin Ali mengingatkan para kepala desa, maupun pejabat kepala desa untuk segera menyiapkan kelengkapan guna pelaksanaan pemilihan BPD.
“Sebaiknya teknis pelaksanaan disesuaikan dengan petunjuk teknis (juknis) serta persyaratan calon BPD yang telah ditetapkan,” pesan camat, saat rapat koordinasi Kecamatan Astambul yang dihadiri oleh para kepala desa, Kamis (17/10/2019), di Aula Kecamatan Astambul.
Pada rakor yang juga dihadiri oleh Forum Koordinasi Kecamatan Astambul ini, Sirajuddin Ali juga mengingatkan tentang persyaratan keharusan terwakilinya kaum perempuan di kepengurusan BPD desa nantinya. Selain menggelar pemilihan anggota BPD di 22 desa yang ada di Kecamatan Astambul, selanjutnya juga akan melakukan pemilihan 14 kepala desa secara serentak pada pertengahan tahun mendatang.
Selain tujuh desa yang masa jabatan kepala desanya sudah berakhir, pada November 2019 ini akan ada empat kepala desa lagi yang akan mengakhiri masa jabatannya, sedangkan tiga lainnya berakhir di Maret 2020.
Pada rapat koordinasi Kecamatan Astambul yang digelar pada tanggal 17 setiap bulannya ini, selain membahas mengenai persiapan pemilihan BPD, juga membahas berbagai program kerja pemerintah yang ada di desa. Juga di diskusikan berbagai hal terkait kendala dan hambatan kegiatan pembangunan di desa, serta bagai mana solusinya.
“Kita menginginkan agar Astambul ini bisa berkembang lebih maju lagi. Hal ini karena Kecamatan Astambul merupakan salah satu tujuan dari peziarah keKabupaten Banjar. Jadi kita mesti menjaga kenyamanan serta kebersihan di wilayah kita,” imbuh Camat seraya meminta dukungan para kepala desa dan Forkopim cab AStambul.
Sedangkan terkait penggunaan dana desa, Sirajuddin Ali juga mengingatkan para kepala desa untuk memanfaatkannya sesuai dengan yang telah direncanakan, sehingga betul-betul terasa manfaatnya bagi warga desa.
Hadir para rakor, perwakilan Polsek, Koramil, Puskesmas, Balai Penyuluh Pertanian, para pendamping desa dan kecamatan, serta forum koordinasi kecamatan Astambul lainnya. (MC-Banjar/Briefda-Dani/Dsy)

Source:: Media Center

ASN Diminta Bijak Dalam Bermedia Sosial

Martapura,InfoPublik – Upacara Hari Kesadaran Nasional rutin diperingati pada tanggal 17 setiap bulan, momen ini dimanfaatkan untuk mengingatkan kembali tentang tugas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai abdi negara yang harus selalu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, H. Masruri, bertindak sebagai pembina Apel Hari Kesadaran Nasional di halaman Setda Pemkab Banjar Martapura, Kamis (17/10/2019) yang diikuti oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar.
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, H. Masruri mengingatkan melalui Apel Hari Kesadaran Nasional tersebut, untuk memotivasi seluruh ASN dalam meningkatkan Profesionalitas dan Integritas, untuk melayani masyarakat di Kabupaten Banjar.
“Disiplin merupakan syarat wajib yang harus ditanamkan pada jiwa seorang ASN, dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya,”ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut H. Masruri juga menyampaikan, dalam menghadapi revolusi industri era 4.0 (four point zero), hendak nya ASN dapat menyikapi dan meningkatkan kompetensi dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, salah satunya dalam penggunaan media sosial.
“Maka saya mengingatkan kepada seluruh ASN agar lebih bijak dalam bermedia sosial terkhusus dalam membroadcast yang bersifat persekusi, bullying dan tindak kejahatan di dunia maya atau cybercrime,” tegasnya.
Media sosial sangat berperan penting dalam menggerakkan perubahan masyarakat, sehingga kehadirannya harus diatur sedetail mungkin untuk memastikan tercapainya perbaikan kehidupan sosial dan meminimalisir timbulnya hal negatif terhadap masyarakat. Karena pada hakikatnya, media merupakan perkara publik dan lingkup kerjanya selalu berada dalam ranah publik. Aturan mengenai larangan ujaran kebencian bagi para ASN pun telah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014. Hal itu telah ditegaskan pula dalam surat edaran Nomor K.26-30/V.72-2/99, perihal Pencegahan Potensi Gangguan Ketertiban dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PNS.
Terkait bahaya dan akibat hoax juga sudah diatur pada Undang-undang ITE Pasal 28 ayat 1 dimana Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sanksi pidana 6 tahun dan atau denda 1 milyar.
H. Maruri juga menyampaikan, guna mendukung suksesnya Kabupaten Banjar dalam menuju Smart City, kepada para ASN dan stakeholdernya agar lebih berperan aktif dalam pelaksanaan dan pengembangan Smart Government.
“Ini harus menjadi catatan penting dan menjadi perhatian kita bersama, agar kedepan terciptanya kota cerdas bukan hanya sekedar mengikuti tren, tetapi memang menjadi sebuah langkah strategis, salah satunya dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terukur kepada masyarakat di Kabupaten Banjar,” tutur Masruri.
Dia juga mengingatkan kepada para ASN agar menyisihkan sebagian hartanya untuk mengeluarkan zakat, infaq dan sedekah.
“Zakat, infaq dan sedekah yang diberlakukan kepada PNS, dimaknai sebagai pembersih harta atau gaji yang diperoleh setiap bulan,” tandasnya.
Pada kesempatan itu pula dilakukan Kultum oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banjar, KH Fadlan Asy’ari yang mengingatkan para ASN untuk tetap rendah hati. Kerja tulus iklas karena keridhoan Allah SWT akan mendatangakan segala kebaikan dunia dan akhirat. (MC Kominfo Kab. Banjar/Rzq/mmy/Hendy)

Source:: Media Center

Jambore PKK Ajang Pamerkan Produk Unggulan

Kader PKK Kabupaten Banjar terus menunjukkan komitmen dan eksistensinya untuk menyukseskan pembangunan daerah dengan mengikuti Jambore Kader PKK tingkat Kabupaten Banjar tahun 2019.
Jambore PKK yang mengusung tema “Tingkatkan Kinerja Kader PKK melalui Pengelolaan Administrasi PKK” ini di buka langsung oleh Bupati Banjar H. Khalilurrahman, yang turut didampingi ketua TP PKK Kabupaten banjar H. Raudathul Wardiyah pada Selasa (15/10/19) di halaman Gedung Dekranasda Kabupaten Banjar.
Bupati Banjar H. Khalilurrahman mengatakan Penyelenggaraan Jambore PKK oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bekerjasama dengan TP PKK Banjar ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi seluruh pengurus dan kader PKK se Kabupaten Banjar agar mampu mengelola administrasi secara tepat dan baik, guna menghindari adanya kesalahan.
“Saya menyambut baik dan selamat atas terlaksananya Jambore kader PKK Tingkat Kabupaten Banjar Tahun 2019. Sebagai upaya membantu pemerintah dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Banjar yang sejahtera dan barokah”, ungkap H Khalilurrahman dalam sambutanya.
Bupati Banjar merasa bangga TP PKK sebagai mitra pemerintah sangat berperan membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas kaum wanita dan anak-anak. “Jambore PKK ini menjadi ajang sharing bagi kader para PKK untuk melaksanakan 10 program pokok PKK di masyarakat, “ tambahnya.
Ketua TP PKK Kabupaten Banjar Hj Raudatul Wardiyah menuturkan, jambore kader PKK ini adalah kesempatan baik bagi seluruh kader PKK Desa dan Kecamatan untuk dapat menggali informasi dan pengetahuan guna meningkatakan kapasitas yang semakin mantap khususnya dalam hal administrasi.
Ia mengharapkan setiap kader dapat saling bekerja sama meningkatkan mutu dan kredibilitas PKK di wilayahnya masing-masing dan mampu memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik mungkin, agar menjadi kader PKK yang handal dan berkualitas.
Pada kesempatan ini, ketua TP PKK Kabupaten Banjar meninjau stand produk uggulan yang di gelar para pelaku usaha untuk meningkatkan pendapatan keluarga atau UP2K PKK Kabupaten Banjar. Jambore PKK tingkat Kabupaten Banjar selain menjadi ajang silaturrahami bagi kader PKK tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten juga sebagai ajang untuk menampilkan produk unggulan dari berbagai Kecamatan yang ada di Kabupaten Banjar. Kegiatan jambore PKK ini juga turut dimeriahkan berbagai macam lomba penyuluhan dan penampilan parade Nusantara yel-yel 10 program PKK.
Dengan dilaksanakannya Jambore kader PKK ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan peran serta kader PKK dalam memberdayakan dan membina masyarakat. (McBanjarkab/Memey/Hendy)

Source:: Media Center

Lewat GeBrak's, Bupati Banjar Kurangi Pencemaran Sungai Martapura

Jakarta, Infopublik – Program inovasi pengurangan jamban terapung dengan motto “OM TOILET OM” yang telah digaungkan oleh Bupati Banjar H. Khalilurrahmansejak tahun 2016 hingga tahun 2021 mendatang sebagai upaya dalam penghapusan jamban di daerah permukiman pinggiran sungai Martapura.
H Khalilurrahman mengungkapkan melalui program pembangunan berkelanjutan ini warga dan Pemerintah kelurahan/desa diharapkan mengetahui adanya usaha yang kuat dari Pemerintah Daerah dalam mengurangi pencemaran air sungai yang disebabkan oleh air limbah buangan tinja manusia, dalam paparannya di Indonesia Vosionery Leader 2019 yang digelar Koran Sindo dan SINDONews di auditorium Gedung SINDO, Jakarta (16/10).
Dia menginginkan peningkatan akses capaian sanitasi Kabupaten Banjar, dan mewujudkan partisipasi aktif pemerintahan Tingkat Kabupaten, Desa, TNI, PDAM, Perbankan, Perusahaan Daerah dan swasta serta masyarakat dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah.
Dengan mayoritas masyarakat yang tinggal di tepian sungai Martapura, dari 277 Desa yang ada, sebanyak 169 desa masyarakatnya bermukim di tepian Sungai Martapura (BPS, 2018) dan Jumlah jamban terapung yang ada di sungai Martapura kurang lebih mencapai 9.000 buah”, Jelasnya.
“Kawasan permukiman tradisional tepian sungai Martapura merupakan kawasan yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata alami seperti perjalanan susur sungai yang memperlihatkan kealamian permukiman tradisional masyarakat di tepian sungai tersebut. Bahkan salah satu aset yang merupakan wisata nasional ada di sungai martapura yaitu pasar terapung lok baintan,” tambahnya
Terkait program ini, Pemerintah Kabupaten Banjar telah melaksanakan Kampanye/Sosialisasi Sungai Bebas Jamban yang dipimpin langsung Bupati Banjar dan penanda tandatanganan Komitmen Lurah/Pembakal wilayah bantaran sungai dihadapan Bupati Banjar dan SKPD terkait. Sosialisasi tersebut guna memberikan pemahaman Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), penghapusan jamban dan infrastruktur air limbah memalui pembangunan septic tank individual, komunal, IPAL Komunal.
“Program keberlanjutan untuk mempercepat pembangunan sanitasi selanjutnya yaitu dengan melaksanakan program Gerakan Bersama Realisasi Akses Sanitasi atau GeBrak’s untuk program Om Toilet Om berupa program penuntasan akses layanan air limbah menyeluruh dan berkelanjutan sebagai solusi untuk menangani permasalahan setelah 3 tahun”, papar H khalilurrahman dalam presentasinya di depan panelis.
Sebagai landasan dan acuan dalam pelaksanaan program guna mendukung kebijakan, pemerintah Kabupaten Banjar telah menyiapkan beberapa perda diantaranya Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Kab.Banjar No . 01 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik serta Perbup yang masih dalam tahap perancangan.
Program Indonesia Visionary Leader merupakan ajang bagi para pemimpin daerah untuk membuktikan kekuatan visi kepemimpinannya. Para kepala daerah memaparkan visi investasinya di depan empat dewan juri, yakni Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik, Ketua Pembina Indonesia Institute fro Corporate (IICD), Rektor Universitas Paramadina Firmanzah dan Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute Gun Gun Heryanto. (McKominfoBanjar/Welson/Memey/Hendy)

Source:: Media Center

Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Banjar Melalui Sertifikasi Elektronik (Tanda Tangan Digital)


Jakarta, InfoPublik – Pemanfaatan teknologi dan informasi dalam proses pemerintahan (e-government) akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistika dan Persandian terus berupaya melakukan terobosan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien, salah satunya yaitu dengan penerapan sertifikat elektronik pada sistem Pemerintahan di Kabupaten Banjar berupa aplikasi E-Office. Hal ini terkait dengan pentingnya akselerasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi di seluruh instansi pemerintah.
Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, H. Mokhamad Hilman, ST, MT di dampingi Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Banjar, Dr. Ir. H. M. Farid Soufian, MS melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di Gedung Utama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Rabu, (16/10).
Sekretaris Utama BSSN Syahrul Mubarak, A.Ip., MM dalam sambutannya menyampaikan bahwa “Sertifikat Elektronik memberikan jaminan otentikasi data karena dapat secara langsung menunjukkan pemilik dari sertifikat di dalam suatu dokumen. Kemudian integritas data, karena sertifikat elektronik menjamin keutuhan data dengan melihat apakah ada suatu perubahan di dalam dokumen yang telah ditandatangani, dan anti penyangkalan karena dapat langsung dibuktikan waktu penandatanganan serta dapat menyangkal pemalsuan dari suatu keutuhan data”.
Pada kesempatan tersebut Sekda Banjar menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BSSN maupun Balai Sertifikat Elektronik yang telah ikut membantu memberikan arahan terkait pengembangan aplikasi layanan kepada masyarakat dan internal pemerintah daerah yang dijadikan sebagai dasar dalam melaksanakan penandatanganan PKS tersebut.
Dia menambahkan setelah penandatanganan PKS tersebut maka perlu dilaksanakan sosialisasi dan inventarisasi terhadap kebutuhan masing-masing SKPD yang ada di Kabupaten Banjar sehingga bisa segera diterbitkan Sertifikat Elektroniknya.
Kadis Kominfo Kabupaten Banjar mengatakan pihaknya menargetkan agar Pimpinan Daerah maupun Pimpinan DPRD, termasuk seluruh pejabat struktural dan Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Barang bisa diterbitkan terlebih dahulu Sertifikat Elektroniknya
Dia menambahkan dengan diterbitkannya Sertifikat Elektronik ini nantinya diharapkan dapat memberikan dampak peningkatan kualitas pelayanan publik.
Adapun tujuan dari penerapan Sertifikat Elektonik ini adalah untuk mendukung dan memberikan pengamanan atas tanda tangan elektronik, sebagaimana diamanatkan oleh UU ITE dan Peraturan Pemerintah 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik terutama pasal 41 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan transaksi elektronik dalam lingkup publik atau privat yang menggunakan sistem elektronik untuk kepentingan pelayanan publik wajib menggunakan Sertifikat Keandalan dan/atau Sertifikat Elektronik, kemudian pasal 59 ayat (1) tentang Penyelenggaran Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik wajib memiliki Sertifikat Elektronik.

Source:: Media Center

Tim KARS Survei RSUD Ratu Zalecha Martapura

Martapura, InfoPublik – Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ratu Zalecha melaksanakan Survei Akreditasi Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) Edisi 1 2019. Pembukaan survei akreditasi tersebut digelar di Lobby Lantai II RSUD Ratu Zalecha, Martapura, Senin (14/10/2019) pagi.
Survei akreditasi tersebut dilakukan oleh Tim dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) yang terdiri dari 4 orang yaitu dr. Abdul Rival selaku Ketua Tim Surveior dan Surveior Manajemen.
Selanjutnya dr. Ariawan Adimoeldja sebagai surveior medis. Kemudian dr. Leo Prawirodihardjo yang juga menjadi survior medis, dan terakhir DR. A. V. Sri Suhardiningsih selaku surveior Keperawatan.
Bupati Banjar H Khalilurrahman pada sambutannya mengucapkan selamat datang kepada Tim Surveior dari KARS, serta menyampaikan RSUD Ratu Zalecha mendapatkan hasil penilaian Akreditasi Tingkat Paripurna pada hasil penilaian survey akreditasi KARS Tahun 2017.
“Besaran harapan kami, hasil dari penilaian Survei Akreditasi Rumah Sakit versi SNARS Edisi 1 tahun 2019 dapat memberikan hasil maksimal sesuai dengan harapan kita bersama, karena tujuan kami bersama adalah peningkatan mutu layanan dan terjaminnya keselamatan pasien, serta kepuasan pengguna layanan di RSUD Ratu Zalecha ini,” ungkapnya.
Guru Khalil Sapaan akrab Bupati Banjar H Khalilurrahman tersebut juga berharap kepada Tim Surveior tidak hanya menilai, akan tetapi juga dapat memberikan bimbingan dan arahan untuk terus meningkatkan mutu pelayanan di RSUD Ratu Zalecha.
Direktur Utama RSUD Ratu Zalecha Martapura dr. Taufik Norman Hidayat, pada sambutannya memperkenalkan profil RSUD Ratu Zalecha kepada Tim Surveior dari KARS.
Sesuai amanah UU No 44 tahun 2009 tentang rumah sakit dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit, wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 tahun sekali.
“Penilaian akreditasi tersebut akan dilaksanakan selama 4 hari dari sekarang, dari hari Senin hingga Kamis, 17 Oktober,” ujar Taufik Norman

Sementara itu, Ketua Tim Surveior dan Surveior Manajemen dr. Abdul Rival memaparkan uraian tugas Timnya pada Survei Akreditasi SNARS Edisi 1 2019 di RSUD Ratu Zalecha Martapura selama 4 hari. (MC Kominfo Kab. Banjar/Prs)

Source:: Media Center